MODEL KELEMBAGAAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT WISATA PESISIR DI KOTA MAKASSAR

MODEL KELEMBAGAAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT WISATA PESISIR

DI KOTA MAKASSAR

TOURISM INSTITUTION MODEL COMMUNITY INPOWERMENT  

 IN MAKASSAR CITY

RAMLI¹, . Dietriech G.Bengen²,  Aris Munandar³, dan  Siti Amanah⁴

¹Mahasiswa S3 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pasca Sarjana IPB Bogor

²Departemen Perikanan IPB Bogor

                                                                    ³Departemen Pertanian IPB Bogor

                 ⁴Departemen Ekologi Manusia IPB Bogor

Abstrac

Geographical area of the coast has the potential diversity of coastal and marine areas to obtain the results of the Optimal to powerment in coastal communities, the need to have a management integration. Management is expected in the implementation of the concept of management in an integrated coastal area are: (1) integration system (temporary and spatial dimensions), (2) the integration (harmonization between institutions), (3) integration policies (consistency in the program area and the center). Makassar have coastlines along the 35.52 km wide and the entire 175.77 Km2. The population of the City of 1,193,434 people. The number of hotels in Makassar City, 127 units, and can accommodate as many as 3,593 labor people. While the number of foreign tourist visits in 2006 as many as 1,322 people with an average of 111 visits monthly people (DKP, Sul-Sel, 2006). Problems in the coastal region that is not involved in

community development activities in the coastal in the region carried out, both starting from planning to evaluation stages, is due to them only as an object not only as the subject of development. The objective of this research is: To build a model for institutional to powerment community tourism in the coastal city of Makassar. Method used is Intrepretative Structural Modeling (ISM), the results of this research are: 1) There are 12 sub-elements of the relevant institutions in the development of coastal tourism in the city of Makassar and institutions that have influence in the formulation of government policy in the development of tourism is the Central Government, the Government of South - South, so the local government, the Office of the fishery, the Office of Tourism, Banking, Cooperatives, micro-finance institutions, Industries Results Tourism, Law Enforcement, Higher education, of travel, and instution Environment, 2) Elements of the involved and have influence in the formulation government policies in the development of tourism in coastal areas of regional government is the largest city of Makassar.

Kondisi geografis wilayah pesisir Kota Makassar memiliki keragaman potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut untuk memperoleh hasil yang Optimal dalam pendayagunaan masyarakat pesisir, maka perlu ada suatu keterpaduan pengelolaan. Pengelolaan yang diharapkan dalam implementasi konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah: (1) keterpaduan system (dimensi spasial dan temporer), (2) keterpaduan fungsi (harmonisasi antara lembaga), (3) keterpaduan kebijakan (konsistensi program daerah dan pusat). Kota Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 35,52 Km dan luas keseluruhan 175,77 Km². Jumlah penduduk Kota Makassar 1.193.434 jiwa. Jumlah hotel di Kota Makassar 127 buah, dan dapat menampung tenaga kerja sebanyak 3.593 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan Asing tahun 2006 sebanyak 1.322 orang dengan rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 111 orang ( DKP, Sul-Sel, 2006). Permasalahan di wilayah pesisir yaitu tidak dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pesisir, baik mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi, ini disebabkan mereka hanya sebagai obyek saja bukan sebagai subyek pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah: Membangun model kelembagaan untuk keberdayaan masyarakat wisata di wilayah pesisir  Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah Intrepretative Structural Modeling (ISM), hasil penelitian ini adalah : 1) Terdapat  12 sub elemen  lembaga yang terkait dalam pengembangan wisata pesisir di Kota Makassar dan Lembaga yang memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Sulawesi – Selatan, Pemerintah Kota makassar, Dinas perikanan, Dinas Pariwisata, Perbankan, Koperasi, Lembaga keuangan Mikro, Industir Hasil Pariwisata, Penegakan Hukum, perguruan Tinggi, Pengusaha wisata, dan Lembanga Lingkungan Hidup, 2) Elemen Lembaga yang terlibat dan memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di wilayah pesisir adalah  paling besar Pemda Kota Makassar.

PENDAHULUAN

            Wilayah pesisir Kota Makassar memiliki arti strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Wilayah pesisir Kota Makassar memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa jasa lingkungan yang cukup besar. Sumberdaya alam yang terdapat di pesisir Makassar antara lain; ekosistem terumbu karang, ekosistem bakau, ekosistem lamun, ekosistem estuari, ekosistem berpasir, ekosistem berlumpur, dan jasa - jasa lingkungan: wisata pantai, wisata bahari, wisata budaya, dan wuisata Sejarah.

            Kondisi geografis wilayah pesisir Kota Makassar memiliki keragaman potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut untuk memperoleh hasil yang Optimal dalam pendayagunaan masyarakat pesisir, maka perlu ada suatu keterpaduan pengelolaan. Pengelolaan yang diharapkan dalam implementasi konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah: (1) keterpaduan system (dimensi spasial dan temporer), (2) keterpaduan fungsi (harmonisasi antara lembaga), (3) keterpaduan kebijakan (konsistensi program daerah dan pusat).

Kota Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 35,52 Km dan luas keseluruhan 175,77 Km². Jumlah penduduk Kota Makassar 1.193.434 jiwa. Jumlah hotel di Kota Makassar 127 buah, dan dapat menampung tenaga kerja sebanyak 3.593 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan Asing tahun 2006 sebanyak 1.322 orang dengan rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 111 orang ( DKP, Sul-Sel, 2006).

            Wilayah pesisr Kota Makassar memiliki panorama pantai dan laut yang indah serta kaya akan keragaman hayati laut, memiliki potensi wisata pantai, wisata bahari, dan wisata budaya yang beragam, menarik, dan cukup terkenal, untuk mempertahankan keberlanjutan sumberdaya alam pesisir dan laut bagi pemenuhan kebutuhannya untuk dapat dimanfaatkan secara lestari, kebutuhan untuk menikmati keindahan alam, dan kebutuhan untuk melindungi hak sebagai pemilik sumberdaya dari pengguna luar. Pendekatannya adalah keseimbangan antara konservasi, wisata alam, dan  kegiatan perikanan dalam suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat.

            Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang timbul di wilayah pesisir yaitu tidak dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pesisir, baik mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi sehingga masyarakat sampai saat ini tidak berdaya, ini disebabkan mereka hanya sebagai obyek saja bukan sebagai subyek pembangunan. Tujuan Penelitian ini adalah: Membangun model kelembagaan untuk keberdayaan masyarakat wisata di wilayah pesisir  Kota Makassar.

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis dilakuan dengan menggunakan metode ISM (Interpretative structural modeling) dengan input : lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat Wisata Pesisir di Kota Makassar (Saxena, 1992 dalam Eriyatno, 1999). Dengan langkah – langkah yaitu :

¡  Identifikasi elemen

¡  Hubungan Kontekstual

¡  SSIM

¡  RM

¡  Digraph

¡  ISM (pembahasan hasil analisis)

        Matriks perbandingan berpasangan menggunakan simbol:

V jika eij = 1 dan eji = 0

A jika eij = 0 dan eji = 1

X jika eij = 1 dan eji = 0

O jika eij = 0 dan eji = 1

n  Pengertian nilai eij = 1 adalah ada hubungan kontekstual antara subelemen ke-i dan ke-j, sedangkan nilai eji = 0 adalah tidak ada hubungan kontekstual antara subelemen ke-i dan ke-j.

n  V jika eij = 1 dan eji = 0; V = subelemen ke-i harus lebih dulu ditangani dibandingkan subelemen ke-j

n  A jika eij = 0 dan eji = 1; A = subelemen ke-j harus lebih dulu ditangani dibandingkan subelemen ke-i

n  X jika eij = 1 dan eji = 1; X = kedua subelemen harus ditangani bersama

n  O jika eij = 0 dan eji = 0; O = kedua subelemen bukan prioritas yang ditangani

          Structural self interaction matrix (SSIM) awal elemen:

	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	V						A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bandingkan baris ke kolom untuk hubungan antar faktor kunci dalam bentuk huruf (V, A, X, O)

Reachability Matrix (RM) :

Setelah Structural self interaction matrix (SSIM) terisi sesuai pendapat responden, maka simbol (V, A, X, O) dapat digantikan dengan simbol (1 dan 0) dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diketahui nilai dari hasil reachability matrix (RM).

 

DP              = driver power                 R                  = rangking

D                 = dependence                 L                   = level/hierarki

       Klasifikasi Sub elemen:

·         Sektor 1;  weak driver-weak dependent variabels (Autonomous). 

Subelemen yang masuk pada sektor 1 jika: Nilai DP ≤ 0.5 X dan nilai D ≤ 0.5 X, X adalah jumlah subelemen.

·         Sektor 2; weak driver-strongly dependent variabels (Dependent). 

Subelemen yang masuk pada sektor 2 jika: Nilai DP ≤ 0.5 X dan nilai D > 0.5 X.

·         Sektor 3;  strong driver- strongly dependent variabels (Lingkage). 

Subelemen yang masuk pada sektor 3 jika: Nilai DP > 0.5 X dan nilai D > 0.5 X.

·         Sektor 4;  strong driver-weak dependent variabels (Independent).

Subelemen yang masuk pada sektor 4 jika: Nilai DP > 0.5 X dan nilai D ≤ 0.5 X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

  Kelembagaan dapat berarti bentuk atau wadah atau organisasi sekaligus juga mengandung pengertian tentang norma – norma, aturan, dan  tata cara atau prosedur yang mengatur hubungan antar manusia, bahkan kelembagaan merupkan sistem yang kompleks, rumit, dan abstrak (Kartodiharjo, et.al., 1999). Oleh sebab itu perlu dianalisis mengenai Lembaga yang terlibat dalam pengembangan wisata pesisir di Kota Makassar.

Elemen Lembaga yang berperan dalam Pengembangan Model Pengembangan wisata Pesisir di Kota Makassar.

Elemen lembaga yang berperan dalam pengembangan model pengembangan  wisata pesisir di Kota Makassar  dijabarkan menjadi 12 sub elemen seperti terlihat pada Tabel 1. struktur hierarki disajikan dalam Gambar 1 dan pada Gambar 2 subelemen dikelompokkan kedalam empat sektor yakni autonomous, dependent, linkage dan independent.  

Tabel 1. Elemen Lembaga yang Terlibat dalam Pengembangan Model Pengembangan Wisata Pesisir di Kota Makassar.

Sub Elemen

1.         Pemerintah Pusat

2          Pemda Sulawesi-Selatan

3          Pemda Makassar

4          Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata,

5          Perbankan

6          Koperasi

7          Lembaga Keuangan Mikro

8          Industri hasil wisata

9          Penegakan hukum

10        Perguruan Tinggi

11        Pengusaha wisata

12        Lembaga Lingkungan Hidup

           

Dari Gambar 1 terlihat bahwa lembaga yang berperan  menjadi elemen kunci dalam pengembangan model pengembangan wisata pesisir Kota Makassar  adalah PEMDA Makassar, Pemda Sulawesi - Selatan dan Pemerintah Pusat. Hasil analisis ISM ini diharapkan menjadi lembaga yang baku dalam pengembangan wisata di Kota Makassar. Menurut Ostrom (1992) merupakan seperangkat aturan yang berlaku atau mempergunakan ( rule and use ) yang dijadikan sebagai acuan bertindak. Narayan.  Casidy (2001), mengemukakan bahwa kelembagaan tradisional merupakan landasan bagi komunitas-komunitas asli dalam mengarahkan hak-hak fundamental dan berpartisipai dalam ekonomi dan politik. Cohen (1992 ) Pelembagaan adalah perkembangan sistem yang teratur dari norma dan peranan-peranan yang ditetapkan yang diterima oleh masyarakat melalui pelembagaan, prilaku yang spontan dan semuanya diganti dengan perilaku yang teratur dan direncanakan. Institusi memiliki struktur yang mencakup kompleksitas dinamika interaksi antara 3 (tiga ) variabel, yakni; (a) individu, (b) organisasi, (c) norma-norma sosial. Hasil dari proses institusionalisasi adalah adalah reformasi organisasi, reformasi kebijakan, atau bahkan perubahan dan norma (Alikodra, 2004).

peran serta dalam pengelolaan Lingkungan Pariwisata berarti peranserta sesoorang atau sekolompok masyarakat dalam proses pemanfaatan, pengendalian, penilaian lingkungan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pengelolaan lingkungan pariwisata ( Anwar, 1999). Besarnya manfaat lingkungan pariwisata yang dapat dinikmati oleh para pelaku peranserta sangat tergantung pada tingkat kemampuan serta kesempatan yang diperoleh untuk berperanserta dalam proses pengelolaan lingkungan tersebut( Sudibyo, 1994).          

 

Gambar 1. Diagram hirarkhi dari sub elemen lembaga yang terlibat model  pemberdayaan masyarakat  dalam pengembanga

Hasil analisis ini menggambarkan pendapat para ahli bahwa lembaga yang berperan dalam pengembangan model pengembangan wisata pesisir Kota Makassar diawali oleh Pemda Kota Makassar, sub elemen level 3 ini menjadi penggerak utama dan  mempengaruhi sub elemen pada level berikutnya.  

Elemen lembaga yang terlibat  lainnya yang juga merupakan elemen kunci dalam pengembangan model pengembangan wisata pesisir Kota Makssar adalah , Pemda Sulawesi - Selatan, dan Pemerintah pusat, pada level 2 dan 1.

Pengelompokkan sub elemen berdasarkan Driver Power (DP) dan Dependence (D) tertera pada Gambar 2. Berdasarkan nilai Driver Power dan Dependence ke 12 sub elemen dapat dikelompokkan kedalam 3 sektor. Dari Gambar 2  terlihat bahwa sub elemen yang masuk kedalam sektor Dependent adalah Pemda Sulawesi – Selatan, Perbankan, Perguruan Tinggi, dan Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan makna bahwa keempat sub elemen sektor dependent ini sangat tergantung pada sistem dan tidak mempunyai kekuatan penggerak yang besar (kekuatan penggeraknya lemah) atau keempat sub elemen tersebut merupakan variabel tak bebas yang akan dipengaruhi sub elemen lainnya dalam sistem.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini pada  sektor linkage tidak memilikin kekuatan karena tidak memiliki data artinya pada sektor lingkage tidak berisi. Tetapi bila sektor tersebut memiliki sub  elemen maka  berarti  Sub – sub elemen sektor linkage ini harus dikaji secara hati – hati dalam megkaji tolok ukur keberhasilan dalam  pengembangan model pengembangan wisata pesisir Kota Makassar  karena  akan memberikan dampak terhadap lainnya dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dampak tersebut.

  Sub elemen Pemda Kota Makassar berada pada sektor independent, dimana sub elemen ini memiliki kekuatan penggerak yang besar dalam mencapai pengembangan model pengembangan wisata pesisir Kota Makassar. Selanjutnya sub elemen Pemerintah pusat, Dinas perikanan, dan Dinas Pariwisata, Koperasi, lembaga keuangan Mikro, Industri wisata, Pengusaha wisata, kelima sub elemen  ini memberikan makna bahwa Autonomous kekuatan penggeraknya lemah baik dari sisi Driver Power maupun Dependence.

Kegagalan dalam pengembangan wisata pesisir dapat saja diesebabkan oleh perbedaan visi dan misi dari masing-masing lembaga, dan hal ini menyebabkan konplik kepentingan (Confllict of interest),  Hal ini sejalan pendapat Kartodihardjo, (1999), mengemukakan bahwa pengaturan kelembagaan berkaitan dengan aturan main(rule of the game) atau koordinasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Jadi konsep yang paling penting dalam pengembangan wisata pesisir yang dikaitkan dengan kedua lembaga tersebut adalah one coastal, one management, and one plan, artinya terdapat satu perencanaan dan satu pengelolaan dalam pengembangan wisata pesisir walaupun berbeda wilayaha administratif.

Pemberdayaan yang direalisasikan oleh pemerintah dan swasta di kawasan pesisir Kota Makassar program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan program pemulihan ekosistem pesisir dan laut oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Namun hal ini tidak optimal disebabkan para pelaku pemberdayaan masyarakat yang disebut Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tidak berjalan dengan baik karena pelaksanaannya selama ini di tangani oleh orang-orang yang kurang memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang baik terutama moral bagi pelaku PEMP tersebut.

Dependence

Driver  Power

             

Gambar  2.  Matriks Driver Power (DP)  dan Dependence (D) untuk Lembaga yang terlibat Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengembngan wisata pesisir  Kota Makassar

        

 Keterlibatan Pemda Kota Makassar dan menjadi sebagai elemen kunci dari hasil analisis menunjukkan bahwa keberdayaan masyarakat pesisir Kota Makassar adalah merupakan penentu utama dalam keberhasilan suatu kelembagaan untuk dalam memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir Kota makassar. Oleh karena itu, peran kelembagaan adalah merupakan kerangka acuan atau hak-hak yang di miliki seatu individu-individu untuk berperan dalam pranata kehidupan, tetapi juga berarti prilaku dari pranata tersebut setiap pelaku ekonomi sering juga di sebut kelembagaan.

   

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.        Terdapat  12 sub elemen  lembaga yang terkait dalam pengembangan wisata pesisir di Kota Makassar dan Lembaga yang memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Sulawesi – Selatan, Pemerintah Kota makassar, Dinas perikanan, Dinas Pariwisata, Perbankan, Koperasi, Lembaga keuangan Mikro, Industir Hasil Pariwisata, Penegakan Hukum, perguruan Tinggi, Pengusaha wisata, dan Lembanga Lingkungan Hidup.

2.   Elemen Lembaga yang terlibat dan memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di wilayah pesisir adalah  paling besar Pemda Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Auldri, 2008. Rekayasa Model Pengelolaan Danau Terpadu Berwawasan Lingkungan Studi Kasus Di Danau Sentani. Hasil Penelitian.Disertasi. Sekolah Pascasarjana SPs IPB. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

BENGEN, D.G. 2006. Identifikasi Pulau-Pulau Kecil Bagi Kegiatan Ekowisata Di Provinsi Maluku. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L). Bogor.

BPS, 2007. Makassar Dalam Angka. Makassar

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Makassar. Meridian Kreatama Mandiri. Jakarta.

Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. IPB Press. Bogor.

Han - Jin-shan, Wang Cheng-wen, Tan Zhong - fu, LI Han - fang.  2007.

             Interpretative Structural Model Based Risk Structural Analysis of Power Generation Company in Electricity Market（Institute of Electricity  Economics，North China Electric Power University，Changping District，Beijing 102206，China）

Kholil, 2005. Rekayasa Model Sistem Dinamik Pengelolaan Sampah Terpadu

            Berbasis Nirlimbah (Zero Waste) Studi Kasus Di Jakarta Selatan. Jakarta.

Rapport, J.1987. Studies in Empowerment.:  USA: Intruduction to the Issues, Prevention in Human Issu.

Ribot, J.C, and Peluso. Nancy Lee. 2003. A Theory Of Acces. The Rurol Sosiological Society.

Thamrin. 2008. Model Pengembangan Kawasan Agropolitan Secara Berkelanjutan  and then when you and me and then the one in the Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia (Studi Kasusu Wilayah Perbatasan Kabupaten Bengkawan Serawak). Hasil Penelitian Disertasi. Sekolah Pascasarjana SPs IPB. Bogor.